FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEKTOR PUBLIK

FAKTOR EKONOMI :
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat inflasi
3. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
4. Struktur produksi
5. Tenaga kerja
6. Arus modal dalam negeri
7. Cadangan devisa
8. Nilai tukar mata uang
9. Utang dan bantuan luar negeri
10. Infrastruktur
11· Teknologi
12· Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
13· Sektor informal


FAKTOR POLITIK:
1. Hubungan negara dan masyarakat
2. Legitimasi pemerintah
3· Tipe rezim yang berkuasa
4· Ideologi negara
5· Elit politik dan massa
6· Jaringan internasional
7· Kelembagaan


FAKTOR KULTURAL:
1. Keragaman suku, ras, agama, dan budaya
2. Sistem nilai di masyarakat
3· Historis
4· Sosiologi masyarakat
5· Karakteristik masyarakat
6· Tingkat pendidikan


FAKTOR DEMOGRAFI:
1. Pertumbuhan penduduk
2. Struktur usia penduduk
3· Migrasi
4· Tingkat kesehatan

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

1. Lembaga-lembaga Negara; Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara
2. Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah
3. Pemerintah Daerah
4. Unit Swadana (e.g. RSUP, RSUD)
5. Aparatur Perekonomi Negara/Daerah (BI, BUMN, BUMD)

DEFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Istilah sektor publik memiliki pengertian yg bermacam-2, hal ini
merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga
setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum & sosial) memiliki
cara pandang & definisi yg berbeda-beda. Dari sudut pandang
ekonomi sektor publik dpt dipahami sbg suatu entitas (kesatuan)
yg aktivitasnya berhubungan dgn usaha utk menghasilkan
barang & pelayanan publik dlm rangka memenuhi kebutuhan dan
hak publik.


Sejalan dgn perkembangan maka di negara kita Akuntansi
Sektor Publik didefinisikan sbg mekanisme teknik &
analisis akuntansi yg diterapkan pengelolaan dana
masyarakat di lembaga-2 tinggi negara & departemen
dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan
yayasan sosial, maupun pd proyek-proyek kerjasama
sektor publik dan swasta.


Indra Bastian (2010:3) mendefinisikan
Akuntansi Sektor Publik Sebagai :
Mekanisme Tehnik & analisis akuntansi yg diterapkan
pd pengelolaan dana masyarakat di lembaga-2
tinggi negara & departemen-2 di bawahnya,
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan
sosial maupun pd proyek-2 kerjasama sektor publik
dan swasta.


Abdul Halim (2001 :143) :
Akuntansi Sektor Publik Adlh Kegiatan jasa dlm rangka
penyediaan informasi kuantitatif terutama yg bersifat
keuangan dr entitas pemerintah guna pengambilan
keputusan yg nalar dr pihak-2 yg berkepentingan
atas berbagai alternatif arah tindakan.
Pemerintah yg dimaksudkan mencakup pemerintah
pusat, Propinsi, dan kabupaten/kota.


MARDIASMO mengatakan bhw :
Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yg erat dgn
penerapan & perlakuan akuntansi pd domain publik.
Scr kelembagaan Domain Publik antara lain meliputi
badan-2 pemerintahan (pusat & daerah serta unit kerja
pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN/BUMD),
yayasan, organisasi politik & organisasi masa, LSM,
Universitas & organisasi nirlaba lainnya.

CIRI-CIRI SEKTOR PUBLIK

1."Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yg tdk
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yg
sebanding dgn jumlah sumber daya yg diberikan.

2. ¨ Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, &
kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah
dibagikan kpd para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

3. ¨ Tdk ada kepemilikan seperti lazimnya pd organisasi bisnis, dlm arti
bhw kepemilikan dlm organisasi nirlaba tdk dpt dijual, dialihkan, atau
ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tdk mencerminkan
proporsi pembagian sumber daya entitas pa saat likuidasi atau
pembubaran entitas.



1. Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dlm usaha & kegiatan lembaga
pemerintahan, maka dlm akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu
dilakukan.
2. Krn lembaga pemerintahan tdk dimiliki scr pribadi sebagaimana halnya perusahaan,
maka dlm akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tdk perlu
dilakukan
3. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh
sistem pemerintahan negara yg bersangkutan, maka bentuk akuntansi
pemerintahan berbeda antara suatu negara dgn negara yg lain – tergantung pd
sistem pemerintahannya.
4. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah utk mencatat, menggolong2-kan,
meringkas & melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, maka
penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tdk bisa dipisahkan dari mekanisme
pengurusan keuangan & sistem anggaran tiap-tiap negara.

PUBLIC SECTOR

Sektor Negara, Usaha-usaha Negara, Organisasi
Nirlaba Negara (Joedono, 2000)


Pemerintah dan unit-2 organisasinya yg berkaitan
dgn hajat hidup orang banyak, e.g. Pendidikan,
Kesehatan, Keamanan, dll. (Abdullah, 1996)


Sektor Publik >< Sektor Privat/Bisnis/Swasta –
sektor publik dari perspektif kepemilikan
(ownership), pengendalian (control), dan
akuntabilitas (accountability)


Sektor Publik Akuntan Publik (di AS, Akuntan yg
bekerja untuk masyarakat. Di Eropa, Akuntan yg
bekerja utk organisasi pemerintah) (Jones dan
Pendlebury, 2010)

DEFINISI AKUNTANSI MENURUT ACCOUNTING PRINCIPLE BOARD

AKUNTANSI dr sudut fungsinya adlh “suatu kegiatan jasa. Fungsinya

adlh menyediakan informasi kuantitatif, terutama yg bersifat keuangan,

tentang entitas ekonomi yg dimaksudkan agar berguna dlm

pengambilan keputusan ekonomi – dlm membuat pilihan-2 yg nalar

diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa

cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan

akuntansi pemerintahan.” (Accounting Principle Board (APB) dlm

Halim, 2001)